Perpajakan01
Keberatan Pajak & Pendapat Ahli
Pendampingan dalam menyusun permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) serta penyediaan pendapat ahli (expert opinion) untuk memperkuat posisi wajib pajak selama proses sengketa. Termasuk analisis data, argumentasi hukum, dan komunikasi dengan DJP.
Pengadilan Pajak02
Banding / Gugatan – Pengadilan Pajak
Layanan representasi dan penyusunan argumentasi hukum dalam proses banding atau gugatan di Pengadilan Pajak. Kami mendampingi mulai dari permohonan, penyusunan memori banding/gugatan, tanggapan, pembuktian, hingga sidang.
Mahkamah Agung03
Peninjauan Kembali (PK) – MA
Pendampingan pengajuan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak berdasarkan bukti baru atau kekeliruan nyata. Termasuk penyusunan permohonan PK, memori PK, serta analisis mendalam atas aspek formal dan materiil yang menjadi dasar permohonan.
Judicial Review04
Uji Materi Peraturan Pajak ke MA
Bantuan hukum untuk mengajukan judicial review (uji materiil) atas peraturan perpajakan di bawah undang-undang—seperti PP, PMK, SE, atau PER—yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang. Layanan mencakup analisis norma, penyusunan permohonan, dan pendampingan proses di Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi05
Uji Materi UU Pajak ke MK
Pendampingan dalam mengajukan permohonan uji materi (judicial review) Undang-Undang perpajakan ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat norma dalam UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Termasuk penyusunan permohonan, kajian konstitusional, dan strategi argumentasi.
Pidana Pajak06
Pendampingan Penuntutan di Pengadilan Pidana
Kami menyediakan bantuan penuh dalam proses persidangan, termasuk penyusunan argumentasi hukum, kajian bukti-bukti, dan pendampingan selama persidangan di pengadilan pidana. Layanan ini mencakup juga strategi pembelaan terhadap tuduhan penggelapan atau penyalahgunaan pajak, serta negosiasi dengan pihak berwenang guna meminimalisir dampak hukum bagi klien.
Pajak Daerah07
Pelayanan Pajak Daerah
Pendampingan dan konsultasi mengenai kewajiban pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan jenis pajak daerah lainnya. Layanan kami mencakup analisis kewajiban perpajakan, pelaporan pajak yang tepat waktu, dan penyelesaian sengketa pajak daerah.
Kepabeanan08
Pendampingan Keberatan Kepabeanan & Pendapat Ahli
Pendampingan dalam menyusun permohonan keberatan atas penetapan Bea Cukai, termasuk koreksi nilai pabean, klasifikasi barang (HS Code), tarif bea masuk, atau sanksi administrasi. Kami juga menyediakan pendapat ahli (expert opinion) untuk memperkuat posisi perusahaan dalam proses penyelesaian sengketa kepabeanan. Layanan mencakup analisis dokumen impor, penilaian ulang nilai pabean, serta argumentasi hukum yang sesuai regulasi kepabeanan.
Pengadilan Pajak09
Banding / Gugatan – Pengadilan Pajak (Sengketa Kepabeanan)
Representasi perusahaan dalam proses banding/gugatan terkait sengketa kepabeanan di Pengadilan Pajak. Kami membantu penyusunan memori banding, kontra memori, pengumpulan bukti, analisis pembanding internasional (database pricing/valuation), serta strategi sidang. Cakupan sengketa termasuk nilai pabean, klasifikasi HS, keberatan fasilitas impor, dan sengketa tarif preferensi (FTA).
Pidana Kepabeanan10
Pendampingan Penyidikan & Penuntutan Pidana Kepabeanan
Layanan pendampingan hukum untuk perusahaan atau manajemen yang menghadapi dugaan pelanggaran pidana kepabeanan, seperti: under-invoicing, mis-declaration, salah klasifikasi barang, impor tanpa izin, penyelundupan atau pelanggaran administrasi berat. Kami membantu sejak tahap klarifikasi awal, pemeriksaan oleh PPNS Bea Cukai, hingga proses peradilan pidana. Fokus kami adalah mitigasi risiko, penyelesaian efektif, dan perlindungan hukum bagi perusahaan.